Menjaga Muktamar ke-35 NU sebagai Tuntunan dan Hikmah

Paradigma Ta'awun (Saling Menopang) dalam Resolusi 

Perbedaan

Fikih permusyawaratan Nahdliyin meletakkan prinsip persatuan di atas kepentingan faksi atau kelompok. Sebagaimana diingatkan dalam Qanun Asasi KH. Hasyim Asy'ari, spirit ta'awun (tolong-menolong) harus melandasi tatanan jam'iyyah. Pihak-pihak yang bermusyawarah dalam Muktamar NU Ke-35 tidak diposisikan sebagai lawan politik yang harus dihancurkan, melainkan mitra dialog untuk merumuskan jawaban atas krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, dan tantangan disrupsi zaman.  

Bela Rakyat

Demokrasi fikih dengan demikian menjadikan Muktamar NU Ke-35 sebagai ruang perumusan hukum sosial yang responsif, menentang hegemoni kekuasaan pragmatis, dan menjaga marwah keulamaan di hadapan syariat.

2. Kedalaman Tasawuf: Penyucian Jiwa (Tazkiyat an-Nafs) dalam Berpolitik Jam'iyyah

Jika fikih bertugas memandu ranah lahiriah melalui kepastian aturan dan hukum musyawarah, maka Tasawuf bertindak sebagai benteng interior yang menata kebersihan arsitektur batin para muktamirin. Perhelatan besar organisasi sekelas NU sering kali menjadi medan ujian spiritual yang sangat berat. Arena permusyawaratan berisiko tinggi berubah menjadi ajang pelampiasan ego ketika akal budi para pelakunya terkontaminasi oleh berbagai penyakit hati (amradh al-qalb).

Secara analitis, ancaman terbesar dalam musyawarah muktamar adalah hadirnya hubb ar-riyasah (dahaga akan jabatan dan kekuasaan), kibr (kesombongan intelektual atau merasa kelompoknya paling benar), hasad (dengki atas pencapaian orang lain), serta ananiyyah (egoisme sektoral). Dalam kitab "Ihya’ 'Ulum ad-Din", Hujjatul Islam Imam al-Ghazali melontarkan kritik tajam bahwa kehancuran para cerdik pandai dan Pemimpin sering kali bermula ketika mereka menjadikan debat dan perdebatan politik bukan untuk mencari kebenaran di hadapan Allah, melainkan untuk memburu kemenangan, ego kelompok, dan pengakuan publik semata.

Pendekatan tasawuf dalam Muktamar NU Ke-35 menawarkan jalur penyucian jiwa melalui tiga tahapan prosesual yang saling berkaitan:

Penataan dan Pembaharuan Niat (Tashhih an-Niyyah) melalui Muhasabah

Sebelum melangkah ke dalam arena muktamar, setiap delegasi—mulai dari jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pengurus cabang dan wilayah—dituntut melakukan introspeksi batin secara mendalam. Tasawuf mengajarkan bahwa derajat sebuah amal dalam organisasi sangat bergantung pada kesucian niatnya. Kehadiran di Muktamar Ke-35 wajib diniatkan murni sebagai bentuk pengabdian atau khidmat untuk melanjutkan risalah para muassis, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah, serta melayani jam'iyyah dan jamaah, bukan sebagai sarana memburu konsesi politik atau keuntungan materiil.

Pengendalian Diri dari Gejolak Syahwat Politik (Riyadhah)

Arena musyawarah adalah tempat melatih kesabaran batin. Ketika perdebatan memanas dan kepentingan saling berbenturan, tasawuf mewajibkan setiap peserta untuk menahan diri dari godaan memfitnah, menyerang kehormatan pribadi lawan politik (ad hominem), atau menyebarkan kebencian. Pengendalian diri ini lahir dari keadaban tasbih: kesadaran bahwa Allah Maha Melihat (Muraqabah) setiap getaran niat dan bisikan batin yang tersembunyi di balik argumentasi-argumentasi politik.

Sikap Kepasrahan Etis (Tawakal, Ridha, dan Tawadhu')

Hasil akhir Muktamar Ke-35—siapa pun yang terpilih menjadi Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU—harus diterima dengan kelapangan dada yang bersumber dari kepasrahan kepada takdir Allah (ridha bi qada’illah). Tasawuf melarang keras munculnya sikap dendam politik, pembentukan faksi tandingan, atau prasangka buruk (su'udzon) pasca-muktamar. Pihak yang diberi amanah kepemimpinan dituntut memiliki rasa takut (khauf) akan beratnya pertanggungjawaban di akhirat, sementara pihak yang tidak terpilih wajib bersyukur karena terbebas dari beban berat amanah publik.

Sumber: