APPKSI Ungkap Larangan Ekspor CPO Hanya Seumur Cuti Bersama Lebaran, Ini Alasanya

JAKARTA, DISWAY.ID – Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan untuk ekspor crude palm oil (CPO) yang diharapkan dapat menekan harga minyak goring di dalam negeri.

Akan tetapi para petani kelapa sawit menganggap larangan ini segera berakhir, dimana APPKSI ungkap larangan ekspor CPO hanya seumur cuti bersama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) dan memprediksi peraturan tersebut segera dicabut.

Andi Muhamadyah selaku Ketua Umum APPKSI  mengungkapkan bahwa pihaknya memproyeksikan larangan ekspor CPO kemungkinan akan segera berakhir.

BACA JUGA:Siapkan Senjata Baru di Formula 1 Miami, Direktur Teknik Marcedes Kasih Bocoranya

Hal ini karena kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap profitabilitas produsen sawit di Indonesia selain itu juga akan berdampak pada penurunan mata pencaharian puluhan juta pekerja di sektor sawit.

"Pada akhirnya kebijakan ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah daerah industri sawit," ujar Andi. 

Dilansir dari jambiindependent.disway.id, pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO, minyak goreng, RBD (refined, bleached, and deodorised) palm oil, dan RBD palm olein sejak 28 April.

BACA JUGA:Unggahan Terakhir Gatot Nurmantyo Jadi Sorotan, Pasca Isu Miring Diduga Berduaan dengan Wanita di Hotel

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan menurunkan harga minyak goreng di pasar lokal.

Menurutnya, dampak larangan ekspor minyak sawit mentah alias dan minyak goreng Indonesia akan menyebabkan penurunan harga domestik dan mendorong kenaikan harga di pasar lain seperti Malaysia.

"Tetapi, tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah," ucap Andi.

BACA JUGA:Sosok Muthawif Pernah Bimbing Jenderal Gatot Haji 2017 Ini Bersaksi: Beliau Hamba yang Taat dan Takut Dosa

Andi menyebut sebenarnya naiknya harga minyak goreng baik curah maupun kemasan yang berdampak pada daya beli masyarakat kecil dan ekonomi lemah serta pelaku usaha kecil sudah dicover oleh jaringan pengaman sosial berbentuk Bantuan langsung tunai langsung ( BLT) oleh pemerintah.

Sumber: jambiindependent.disway.id