Pakar Hukum Tata Negara Khawatir Urusan Negara Bisa Terbengkalai Jika Pejabat Terus Pencitraan

Pakar Hukum Tata Negara Khawatir Urusan Negara Bisa Terbengkalai Jika Pejabat Terus Pencitraan

Refly Harun Tanggapi Banyaknya Pejabat Pencitraan-Refly Harun-YouTube Channel

“Pemilu yang rutin itulah yang mengoreksi kepemimpinan. Presiden Jokowi sudah dua periode, sehingga harusnya tak ada beban lagi, cukup menyiapkan transisi yang baik,” ujarnya.

BACA JUGA:Anies Dianggap jadi Tokoh yang Sering Difitnah, Musni Umar: Hebatnya, Tidak Pernah Menyerang Balik

BACA JUGA:Kembangkan Sektor Parekraf Global, Digitalisasi Jadi Solusi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan para lembaga pemerintah untuk mendukung terkait pelaksanaan Pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.

Mulai dari Kementerian hingga pemerintah daerah diminta mendukung tugas dari KPU dan Bawaslu. Hal itu diungkapan Jokowi dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 April 2022.

"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni tahun 2022. Saya minta seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung mengenai anggaran Pemilu 2024. Dia meminta agar mengenai anggaran juga harus didukung oleh kementerian terkait sehingga proses Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana.

BACA JUGA:Ruhut Unggah Foto Pemotor Berkaos Tulisan Haram Dukung Anies, Roy Suryo: Hoaks, Provokasi Murahan

BACA JUGA:Menhub: Angka Kecelakaan Menurun, Mudik Tahun Ini Didominasi Kendaraan Pribadi

"Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar," ucap Jokowi, dikutip dari PMJ NEWS, 28 April 2022.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads