Laga Arema-Persebaya Berisiko Tinggi, Kok Ketum PSSI Sejak Awal 'Diam'? Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret

JAKARTA, DISWAY.ID - Komnas HAM menilai tidak ada langkah konkret yang diambil pihak PSSI sebelum laga Arema FC vs Persebaya berlangsung, padahal diketahui berisiko tinggi.

Terlebih Ketua Umum PSSI, Mochamad Irawan atau Iwan Bule mempunyai wewenang untuk membatalkan laga tersebut.

Penilaian tersebut didapat Komnas HAM dari hasil temuan dan rekomendasi penyelidikan soal adanya Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 135 korban jiwa.

BACA JUGA:Komnas HAM Sebut Tragedi Kanjuruhan Terjadi karena Penggunaan Gas Air Mata Secara Eksesif

BACA JUGA:Komnas HAM Umumkan Rekomendasi Tragedi Kanjuruhan, Bongkar Fakta Baru?

Pihak penyelenggara dan broadcaster dianggap tidak menomor satukan keselamatan banyak orang di laga yang berlangsung pada 1 Oktober 2022 itu.

Disebutkan lagi oleh Komnas HAM, pihak PT LIB dan broadcaster lebih mengutamakan dari segi aspek komersial.

"Lebih jauh dalam spektrum yang luas dalam keselamatan dan keamanan, unsur-unsur penting dalam pertandingan Arema vs Persebaya pada 1 Oktober 2022 mengabaikan keselamatan dan keamanan atau setidak-tidaknya tidak menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai salah stu pilar utama dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut yang dalam realitas faktualnya merupakan pertandingan dengan kategori high risk (risiko tinggi)," ucap Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam saat menjalani konferensi pers pada Rabu, 2 November 2022.

Lebih lanjut, Anam mengatakan bahwa Mochamad Iriawan dan Sekjen PSSI Yunus Nusi juga punya wewenang kebijakan apabila adanya laga berisiko tinggi.

BACA JUGA:Laporan Akhir Rekomendasi Komnas HAM terkait Kanjuruhan Diumumkan Besok

BACA JUGA:Imbas Tragedi Kanjuruhan Borussia Dortmund Batal Tanding Lawan Persib dan Persebaya

Hanya saja kedua orang itu dinilai Anam malah tidak mengambil langkah nyata mengacu regulasi untuk menjamin keselamatan dan keamanan di laga yang punya tingkat risiko tinggi.

"Ketua Umum dan Sekjen PSSI antara lain tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan regulasi atas pertandingan high risk tersebut untuk memastikan keselamatan dan keamanan," ujar Anam.

"Kewenangan yang dimiliki tidak digunakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan padahal mengetahui proses dinamika status keamanan menuju pertandingan tersebut," tambahnya.

Sumber: