Tangkal Konten Negatif Jelang Pemilu 2024, Kominfo Perkuat Kolaborasi Dengan Semua Pihak

BACA JUGA:Dipanggil Dugaan Pemerasan, Ketua KPK Firli Bahuri Belum Konfirmasi Kedatangannya

Menurutnya, Indonesia bisa berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 di mana masyarakat mengetahui informasi dari media yang tidak kredibel sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat.

"Fenomena misinformasi muncul karena informasi atau fakta dari badan otoritas yang punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik," paparnya.

Kekosongan itulah, orang dari yang dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen.

"Perlu juga kecepatan pada lembaga yang mempunyai otoritas terhadap isu tersebut untuk memberikan informasi," jelasnya.

BACA JUGA:52 Saksi Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK

BACA JUGA:Istikharah Rupiah

Menurut Semuel, peran serta para peserta Pemilu sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi.

Apalagi, peserta Pemilu memiliki basis pendukung yang setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi. 

"Harus ada integritas dari para persertanya karena kalau tidak, pengikutnya akan lebih kacau. Untuk itu juga perlu yang namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya di situ," tandasnya. 

Sumber: