KPU Sebut Amicus Curiae Tak Bisa Dijadikan Alat Bukti PHPU Pilpres 2024

JAKARTA, DISWAY.ID - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyebutkan, Amicus Curiae tidak bisa dijadikan alat bukti dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan langsung olehnya saat dikonfirmasi, Jumat, 19 April 2024. Dia menjelaskan bahwa Amicus Curiae yang disampaikan ke MK, termasuk Amicus Curiae milik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara PHPU Pilpres 2024.

Bahkan, kata Idham Holik, hal tersebut juga dijelaskan dalam kebijakan Majelis Hakim MK yang menyebutkan bahwa para pihak diberikan kesempatan menyampaikan alat bukti tambahan.

BACA JUGA:Israel Serang Iran, Ledakan Fasilitas Nuklir di Natanz

BACA JUGA:Pesawat Tempur Israel Siap Terbang Untuk Serangan Balasan, Iran: Rudal Kami Masih Banyak yang Belum Digunakan!

Adapun para pihak PHPU yang dimaksud, yakni Pemohon dari pasangan calon Pilpres, Termohon dalam hal ini adalah KPU, Terkait dari pasangan calon Pilpres yang memperoleh suara terbanyak dan Bawaslu sebagai pihak yang memberikan keterangan.

"Jika ada surat yang disampaikan di luar para pihak tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti persidangan," ujar Idham Holik.

Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 juga dijelaskan terkait alat bukti yang bisa dijadikan pertimbangan dalam sidang PHPU Pilpres 2024.

BACA JUGA:Israel Serang Fasilitas Nuklir Natanz, Begini Respon Iran

BACA JUGA:Album Baru Taylor Swift, The Tortured Poets Department akan Dirilis Jumat Ini

Adapun alat buktinya, yakni surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak; petunjuk; dan alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Selain itu, dia juga menjelaskan, surat yang bisa dijadikan alat bukti dalam sengketa Pilpres 2024 harus tercatat oleh panitera persidangan.

"Saya secara pribadi memahami bahwa istilah Surat yang dimaksud dalam normat tersebut adalah surat yang terbitkan oleh para pihak yang bersidang di PHPU, khususnya surat yang diterbitkan oleh Pihak Termohon," kata Idham Holik.

BACA JUGA:Album Baru Taylor Swift, The Tortured Poets Department akan Dirilis Jumat Ini

Sumber: