Ekonom Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Terkait Pengalihan Subsidi BBM dan Listrik Jadi BLT
Antrean di SPBU Pertamina.-Bianca Khairunnisa-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Rencana pengalihan subsidi energi semakin menunjukkan tanda-tanda akan terealisasi.
Hal ini juga didukung oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyatakan bahwa Pemerintah sedang mengkaji rencana pengalihan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam keterangannya, Menteri Bahlil menjelaskan, kelanjutan dari proses kajian ini masih menunggu laporan masuk dari pihak Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PLN.
BACA JUGA:Isu Subsidi BBM Bakal Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah, Menteri ESDM Bahlil Buka Suara
"Kami masih melakukan exercise secara mendalam, karena harus hati-hati," ucap Menteri Bahlil dalam keterangan resminya pada Senin 4 November 2024.
Menanggapi rencana pengalihan subsidi BBM dan listrik ini, Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Pasalnya, kebijakan pengalihan ini memiliki beberapa dampak serius yang dapat mempengaruhi jalannya ekonomi masyarakat.
Salah satu dampak tersebut adalah potensi meningkatkan ketergantungan masyarakat pada subsidi pemerintah.
Menurut Achmad, pemberian BLT yang terus-menerus bisa membuat masyarakat semakin bergantung pada bantuan tunai, dan ini adalah masalah struktural yang sulit diatasi dalam jangka panjang.
BACA JUGA:Bahlil Kabarkan Kendaraan Plat Kuning Masih Boleh Isi BBM Subsidi: Subsidi Tetap Ada, Cash Tetap Ada
"Ketergantungan yang terus-menerus pada BLT tanpa perbaikan dalam daya beli masyarakat atau peningkatan kesempatan kerja bisa menimbulkan budaya subsidi yang melemahkan daya saing ekonomi nasional," ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Selasa 5 November 2024.
Selain itu, Achmad melanjutkan, ketergantungan ini juga mengurangi insentif masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
Mereka yang terus mengandalkan BLT mungkin akan merasa enggan untuk mencari pekerjaan atau usaha tambahan, dan ini bisa menjadi masalah sosial yang mengakar.
"Jika Pemerintah benar-benar ingin mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, maka perlu mendorong kebijakan yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan," tegas Achmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: