Menteri ATR/BPN Siapkan 50 Hektare Tanah untuk Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengikuti Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT), di Gedung Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

Diketahui, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:Dompet Dhuafa Hadirkan Layanan Dapur Umum dan Pos Hangat Bagi Penyintas Gunung Lewotobi Laki-laki

BACA JUGA:Pemkab Tetapkan Status Siaga Darurat Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki hingga 7 Januari 2025

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron mengatakan bahwa kewenangan Kementerian ATR/BPN adalah untuk memastikan ketersediaan tanah untuk relokasi korban bencana.

"Kepentingan saya menyiapkan tanah untuk relokasi pengungsi, sudah disiapkan, 50 hektare," ujar Nusron, Selasa.

Untuk mempercepat proses penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, kata Nusron, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi ulang terhadap tanah yang rencananya digunakan untuk relokasi. Hal itu untuk memastikan tanah tersebut sudah clean and clear.

Di atas tanah seluas 50 hektare itu, nantinya pemerintah akan mendirikan sebanyak 1.100 rumah untuk relokasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

BACA JUGA:Zona Bahaya Gunung Lewotobi Laki-Laki Diperluas, Aktivitas Vulkanik Meningkat

BACA JUGA:Kemenhub Naikan Frekuensi Penyeberangan menuju Gunung Lewotobi Guna Penanganan Bencana

Demikian dikatakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam Konferensi Pers usai Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Rumah yang siap 1.100, keadaan baik, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira delapan hari atau sembilan hari kami perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar Sirait.

Hadir mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Sumber: