Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ada UU Penyiaran hingga PPPRT
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI memutuskan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) akan masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.-anisha aprilia-
Komisi VI
- RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi VII
- RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (carry over)
BACA JUGA:Ketum The Jakmania Tegaskan Pilihan Gubernur Jakarta Masing Masing Anggota
BACA JUGA:Christopher Nkunku Ultimatum Chelsea, Rasa Frustrasi Memuncak: 'MU Siaga 1'
Komisi VIII
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Komisi IX
- RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Komisi X
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Komisi XI
- RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty
Komisi XII
- RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (carry over)
BACA JUGA:Denny Sumargo Tutup Pintu Damai dengan Farhat Abbas Usai Laporkan Balik ke Polda Metro Jaya
BACA JUGA:Surat Suara Kota Bekasi Hilang Puluhan Ribu, KPU: Untuk Pilkada 2024 Pilwalkot dan Pilgub
Komisi XIII
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Usulan Baleg
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
- RUU tentang Komoditas Strategis
- RUU Pertekstilan
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- RUU tentang PPRT
- RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern h. RUU tentang BPIP
- RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (carry over)
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
BACA JUGA:Mengenal ICE Curriculum di Sekolah IPEKA, Dukung Pengembangan Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan
BACA JUGA:Critical Parah
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: