Kepemilikan Paspor Guinea-Bissau Paulus Tannos Ditanggapi Kemlu

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) respon soal Buron kasus Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronil (e-KTP), Paulus Tannos yang memiliki paspor diplomatik Guinea-Bissau.

"Kemlu berkoordinasi dengan para lembaga penegak hukum yg lebih berwenang dalam penanganan isu ini," ujar Juru Bicara Kemenlu, Roy Soemirat dalam keterangannya pada Selasa, 28 Januari 2025.

Lebih lanjut, Roni menjelaskan soal kewarganegaraan Paulus Tannos merupakan ranah dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

BACA JUGA:Sampai Kapan Libur Imlek 2025 dan Cuti Bersama? Catat Tanggalnya Berikut

BACA JUGA:Jelang Tahun Baru Imlek 2025: Harga Bahan Pangan Turun hingga Stok Minyakita Kembali Ada

Roni menjelaskan, Kemlu berperan menjalin hubunhan diplomatik yang perlu ditindaklanjuti.

"Isu kewarganegaraan merupakan kewenangan Kemenkum.Hingga saat ini, peran Kemlu adalah sebagai saluran diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk tindaklanjuti berbagai hal yang perlu dilakukan apabila memang sudah ada hal yg menurut aparat penegak hukum Indonesia perlu ditindaklankuti," jelasnya.

"Informasi lebih lanjut kiranya dapat ditanyakan kepada kementerian teknis lain yang menjadi focal point dari isu ini," pungkasnya.

BACA JUGA:Kapan Pendaftaran UTBK-SNBT 2025 akan Dibuka? Calon Mahasiswa Baru Wajib Tahu

BACA JUGA:Jelang Imlek 2025, Penjualan Bunga Warna Merah di Pasar Rawa Belong Meningkat Pesat

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan Paulus Tannos dan saat ini masih ditahan di sana. 

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.

Diketahui, Paulus Tannos menjadi buron KPK sejak 19 Oktober 2021. Ia merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek e-KTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). 

BACA JUGA:Pagar Laut Simbol Kekuasaan Atas Ruang Publik, Pakar Kebijakan Publik: Pemerintah Tak Transparan pada Masyarakat

Sumber: