Komentar Menohok Ekonom Langkanya LPG 3 Kg: Perbaiki Sistem Pengawasan dan Distribusi, Bukan Menambah Beban Rakyat Kecil!

JAKARTA, DISWAY.ID - Langkanya LPG 3 kg buntut kebijakan baru pemerintah yang sepenuhnya mengalihkan penjualan tabung gas melon ke pangkalan resmi dan memberlakukan larangan kepada para pengecer untuk menjual tabung gas tersebut, sukses mendapatkan komentar menohok dari Ekonom dan Pengamat.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, aturan ini semakin menambah beban hidup yang sudah berat, sementara bagi kelas menengah, efek domino dari kebijakan ini juga mulai terasa.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan kondisi pada Senin, 3 Februari 2025, menunjukkan antrean panjang LPG 3kg di Jakarta dan sekitarnya yang mengingatkan kondisi Indonesia di tahun 1960-an. 

BACA JUGA:Rundown Konser The Corrs di Jakarta 2025, Acara Mulai Pukul 20.00 WIB

BACA JUGA:Antre Sejak Pagi, Warga Cikupa Serbu Agen Gas LPG 3 Kg: Bawa KTP hingga KK

“Bagi masyarakat kelas bawah, LPG 3kg adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada gas bersubsidi ini untuk memasak di rumah maupun menjalankan usaha kecil-kecilan,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Senin 3 Februari 2025.

Selain itu, Achmad melanjutkan, tidak semua warga memiliki akses atau pemahaman yang cukup terkait proses ini, apalagi jika harus mengurus berbagai dokumen tambahan. 

“Ini tentu menambah beban bagi mereka yang sehari-hari sudah disibukkan dengan mencari nafkah,” pungkasnya.

BACA JUGA:Ombudsman RI Siap Turun Tangan jika Permasalahan LPG 3 Kg Berlarut-larut

BACA JUGA:Kebijakan Baru LPG 3 Kg Dinilai Merepotkan Pangkalan dan Warga, Nih Buktinya

Tak hanya itu, distribusi LPG 3kg yang semakin ketat menyebabkan banyak pengecer tidak bisa menjualnya secara bebas, membuat masyarakat kesulitan mendapatkannya di saat mendesak. 

Menurut Achmad, subsidi LPG 3kg memang ditujukan untuk masyarakat miskin, tetapi implementasinya haruslah mempermudah, bukan justru mempersempit akses. 

“Jika pemerintah khawatir gas bersubsidi ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, maka solusi terbaik bukanlah membuat kebijakan yang mempersulit rakyat kecil, melainkan memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi” tutupnya.

Sumber: