Pemerintah Buka Opsi WFA untuk ASN, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Boleh Gegabah

Pemerintah Buka Opsi WFA untuk ASN, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Boleh Gegabah

Pemerintah Buka Opsi WFA untuk ASN, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Boleh Gegabah-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Rencana efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan usulan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menerapkan skema Work From Anywhere (WFA).

Kendati ditujukan untuk mengurangi pengeluaran operasional kantor seperti listrik, air, perjalanan dinas, serta berbagai aspek biaya lainnya, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat juga menyatakan bahwa penerapan kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara gegabah. 

"Jika sistem WFA diterapkan tanpa perencanaan matang, bukan efisiensi yang didapat, melainkan ketimpangan dalam kinerja dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap layanan pemerintah," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 11 Februari 2025.

BACA JUGA:Baleg DPR Targetkan Pengesahan Revisi UU Minerba Seminggu Lagi

BACA JUGA:Cara Mudah Daftar Online Bansos 2025, Dapat Saldo Dana Pakai NIK KTP

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik.

Dalam hal ini, jika kebijakan WFA menyebabkan penurunan produktivitas atau memperlambat proses birokrasi, maka anggaran yang dihemat dari sisi operasional kantor bisa jadi malah harus dialokasikan untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

"Seperti peningkatan pengaduan dari masyarakat atau biaya tambahan untuk mendukung pegawai yang kesulitan bekerja dari rumah," tambahnya.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa akan ada biaya tersembunyi yang mungkin muncul dari kebijakan ini.

Nantinya, ASN yang bekerja dari rumah tetap membutuhkan fasilitas yang mendukung, seperti internet yang stabil, perangkat kerja yang memadai, serta lingkungan yang kondusif untuk bekerja. 

BACA JUGA:Prodi dan Daya Tampung SNBP 2025 ITS, Fakultas Teknologi Elektro Paling Ketat

BACA JUGA:Cek Rata-rata Nilai Rapor Ikut SNBP 2025, Terbuka Khusus untuk Siswa Eligible

"Jika tidak ada kompensasi atau dukungan dari pemerintah terkait fasilitas ini, maka beban pengeluaran justru bisa beralih kepada ASN sendiri, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi motivasi dan produktivitas kerja mereka," pungkas Achmad.

Beberapa ASN mungkin tetap disiplin dan produktif, tetapi ada juga yang kurang optimal dalam menyelesaikan tugasnya saat bekerja tanpa pengawasan langsung.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads