Faizal Assegaf Kritik Revisi UU TNI: Jangan Jadikan Supremasi Sipil Sebagai Dasar Konflik di Indonesia

Faizal Assegaf Kritik Revisi UU TNI: Jangan Jadikan Supremasi Sipil Sebagai Dasar Konflik di Indonesia

Faizal Assegaf kritisi Revisi UU TNI dan menolak dalih supremasi sipil maupun supremasi militer-Disway.id/Fajar Ilman-

JAKARTA, DISWAY.ID - Kritikus politik Faizal Assegaf mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengevaluasi penggunaan dikotomi antara supremasi sipil dan militer.

Menurut Faizal, dalam konstitusi Indonesia tidak terdapat istilah supremasi sipil maupun supremasi militer.

BACA JUGA:Menhum Tegaskan RUU TNI Bukan Perintah Prabowo

BACA JUGA:Keren! Fasset Gandeng Mitra Kitabisa dan LAZ Salam Setara Hadirkan Zakat Crypto

"Kalau nanti supremasi sipil ini terus menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil maka itu akan berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi itu pokok masalah," ujar Faizal dalam diskusi bertajuk Dikotomi Sipil - Militer Telaah RUU TNI 2025, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa 18 Maret 2025.

Faizal menegaskan kekhawatirannya bahwa jika supremasi sipil terus dipertahankan untuk dibenturkan dengan militer, hal ini bisa mengancam keutuhan bangsa.

Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan supremasi lainnya, seperti supremasi partai politik, TNI, Jawa, Papua, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Faizal mengajak Koalisi Masyarakat Sipil yang mengkritisi revisi UU TNI untuk tidak menggunakan istilah supremasi sipil.

Ia merasa tidak terwakili oleh mereka dan khawatir jika hal ini terus berkembang, akan ada ketegangan antara koalisi sipil dan koalisi rakyat yang mendukung TNI.

BACA JUGA:Audiensi dengan DPR RI, Koalisi Masyarakat Sipil Berikan Catatan Kritis Berkaitan RUU TNI

"Saya sebagai orang sipil merasa saya tidak terwakili. Dari mana ini mahluk-mahluk yang disebut koalisi sipil ini mengkritik TNI nanti kan ada lagi koalisi rakyat mendukung TNI melawan supremasi sipil, ini kacau," tegas Faizal.

Faizal, menyebutkan keprihatinannya terhadap maraknya korupsi pasca 1998.

Ia menyoroti kasus utang luar negeri Indonesia yang mencapai ribuan triliun, serta beberapa kasus besar lainnya yang diduga melibatkan pihak sipil.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dipimpin oleh purnawirawan militer, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads