Cegah Kebocoran, DPRD Jakarta Bentuk Pansus Perparkiran untuk Dongkrak PAD

Cegah Kebocoran, DPRD Jakarta Bentuk Pansus Perparkiran untuk Dongkrak PAD

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya membentuk Pansus Perparkiran untuk mencegah kebocoran setoran retribusi parkir ke kas daerah-disway.id/Cahyono-

JAKARTA, DISWAY.ID -- DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran untuk mencegah kebocoran setoran retribusi parkir ke kas daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, sektor perparkiran jika dikelola dengan baik dapat memberi pemasukan yang luar biasa bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Untuk menambah pendapatan, saat ini kami sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran, karena sektor ini memiliki potensi luar biasa,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Kamis, 19 Juni 2025.

BACA JUGA:Mengkhawatirkan! Tanah Bergerak di Purwakarta Meluas, BPBD Jawa Barat Peringatkan Tol Cipularang

BACA JUGA:Heboh Tanah Bergerak Purwakarta, Jalan Tol Cipularang Masih Aman Dilalui? Ini Faktanya!

Menurut politikus PKS tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perparkiran perlu adanya regulasi yang baik.

Sehingga, kata Khoirudin, potensi bocornya setoran perparkiran ke kas daerah dapat diminimalisir.

Dari itu DPRD DKI membentuk Pansus Perparkiran untuk menyusun regulasi tersebut.

Sebelumnya Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mrndukung wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka peluang untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) perparkiran.

Kendati demikian Kenneth memberikan catatan khusus jika wacana tersebut direalisasikan.

BACA JUGA:Cek Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Kamis 19 Juni 2025, Waspada Hujan Deras!

BACA JUGA:Asyik! HUT ke-498 Jakarta, Tarif TransJakarta, LRT dan MRT hanya Rp1

Menurutnya, Pemprov DKI harus bisa memastikan BUMD parkir dikelola secara transparan.

"Jadi skemanya begini, bikin BUMD parkir, (lahan) parkir di Jakarta kita lelang kepada swasta. Tapi lelang yang benar, ya. Lelangnya harus yang benar. Harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme," ungkap Kenneth.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads