Pansus Nilai Pembentukan BUMD Parkir Jakarta Berpotensi Jadi Bancakan Parpol

JAKARTA, DISWAY.ID -- Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menilai pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak akan menyelesaikan masalah kebocoran pendapatan retribusi parkir.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter berpendapat, pembentukan BUMD Parkir malah berpotensi jadi bahan bancakan partai politik (Parpol).

"Kalau BUMD parkir seperti yang disampaikan juga oleh para ahli itu tidak menyelesaikan masalah. Karena BUMD ini ketika membentuk BUMD yang baru itu hanya menjadi bancakan partai politik," kata Jupiter saat rapat Pansus Perparkiran di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 25 Juni 2025.

BACA JUGA:Simak Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Kamis 26 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakbar dan Jaksel Turun Hujan Ringan

BACA JUGA:Cara Jitu Dishub Tertibkan Parkir Liar di Jakarta, Tidak Melulu Pakai Sanksi

Menurut politikus Partai NasDem tersebut, wacana pembentukan BUMD Parkir ditunggangi kepentingan politik. 

Selain itu kata Jupiter, pembentukan BUMD akan menjadi beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"BUMD pasti akan meminta PMD penambahan modal dasar. Dia minta PMD. Yang kedua, dengan PMD yang diberikan dengan mebebani APBD," ucapnya.

Menurutnya, di kota-kota besar mana pun tidak ada yang namanya BUMD Parkir. Pengelolaan parkir tetap dipegang oleh Unit Pengelola Perparkiran (UPP) sesuai dengan regulasi yang ada.

Jupiter mengatakan, untuk menaikan pendapatan parkir, solusinya dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) untuk membuat aturan baru yang lebih ketat terhadap praktik parkir liar.

BACA JUGA:DPRD Tak Setuju Rencana Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Rentan Bocor!

BACA JUGA:Catat! Dishub Berencana Naikan Tarif Parkir di Jakarta untuk Atasi Kemacetan

Kemudian, dengan menerapkan sistem non-tunai pada perparkiran yang dikelola UPP untuk mencegah terjadi kebocoran.

"Nah, itu akan membuat pendapatan asli daerah itu lebih optimal dan secara akutabel dan transparansi," katanya.

Sumber: