Buntut Arogansi Bupati Sudewo, Istana Imbau Para Pejabat untuk Berhati-hati dalam Membuat Kebijakan

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali mengimbau kepada seluruh pejabat di Indonesia unruk berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Imbauan itu disampaikan oleh Pras usai adanya kasus Bupati Pati Sudewo yang didemo oleh masyarakat buntuk kebijakannya yang menaikkan PBB hingga 250%.

BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto Tinjau Gebyar Pelayanan Publik Terpadu di Cibinong

BACA JUGA:OC Kaligis Heran, Kok Bisa Orang jadi Terdakwa Gara-gara Pasang Patok di Rumah Sendiri?

"Kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 13 Agustus 2025.

"Apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Pras mengatakan pihaknya telah memantau sejak kasus Sadewo mencuat. Terkait hal ini, Pras mengatakan pemerintah pusat telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari jalan keluar.

"Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati," imbuh dia.

BACA JUGA:AQUA Elektronik Meriahkan HUT RI ke-80 dengan Pameran dan Peluncuran Produk Baru di Mall Kota Kasablanka

"Kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik," jelas dia.

Diketahui, protes unjuk rasa besar-besaran terhadap Sudewo ini dipicu kebijakannya yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.

Demo besar yang melibatkan ribuan warga Pati hari ini mengusung tuntutan Sudewo mundur dari jabatanya.

BACA JUGA:KPK Geledah 2 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kemenag, Sejumlah Barbuk Diamankan

Tuntutan muncul setelah Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga yang memprotes kebijakan itu untuk menggelar demo.

Sumber: