6 Lembaga HAM Bentuk Tim Independen LNHAM, Pencari Fakta Demo Berujung Rusuh Agustus 2025

JAKARTA, DISWAY.ID-- Enam lembaga hak asasi manusia (HAM) resmi membentuk Tim Independen LNHAM untuk Pencari Fakta terkait peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus hingga September 2025.

Enam lembaga tersebut adalah LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). 

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Milik Jusuf Hamka Mulai Diselidiki Kajagung: Direksi CMNP Telah Dipanggil dan Serahkan Dokumen Perpanjangan Konsensi

BACA JUGA:MAKI Adukan Yaqut Jabat Pengawas Haji ke KPK, Ini Kata Kubu Eks Menag

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan kehadiran tim ini ditegaskan sebagai langkah penting untuk memastikan suara para korban tidak terabaikan.

"Tim ini tidak hanya berfokus pada pencarian fakta, tetapi juga menempatkan kondisi korban dan keluarganya sebagai prioritas utama. Kami menghimpun data, informasi, serta pengalaman langsung dari para korban untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh," katanya kepada awak media, Sabtu 13 Agustus 2025.

Sri menjelaskan, tim dibentuk berdasarkan mandat undang-undang dari masing-masing lembaga. 

BACA JUGA:KCN Klaim Bangun Pelabuhan Usai Viral Tanggul Beton di Cilincing, KKP Pastikan Proyek Sah dan Berizin

BACA JUGA:Pelaku Penembakan Charlie Kirk Diserahkan Keluarga, Trump Desak Hukuman Mati

Kerja tim akan dilakukan secara objektif, imparsial, dan partisipatif, dengan tujuan mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Lebih jauh, ruang lingkup kerja tim tidak sebatas mencatat jumlah korban jiwa atau luka-luka. 

Tim juga akan menilai trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi, hingga kerusakan fasilitas umum akibat kerusuhan.

"Ruang lingkup kerja Tim Independen ini mencakup pemantauan unjuk rasa dan kerusuhan, menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum," ucapnya.

BACA JUGA:Polemik Eksekusi Silfester Matutina: Kejagung Lempar Tanggung Jawab ke Kejari Jaksel

Sumber: