Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan, Angin Segar atau Angin Pahit?

Ia juga mengungkapkan, terkait kemungkinan adanya efisiensi atau pemangkasan anggaran akibat program tersebut, dr. Tulus memastikan bahwa operasional rumah sakit tidak akan terdampak signifikan.

"Kalau untuk efisiensi, di RSUD tidak terlalu berpengaruh karena kebutuhan rutin seperti obat, makanan pasien, dan bahan medis habis pakai tetap harus berjalan. Yang bisa kita efisiensikan mungkin hal-hal seperti pertemuan atau kegiatan yang sekarang bisa dilakukan lewat Zoom," ungkapnya.

Menurut dr Tulus, sistem pembiayaan di rumah sakit berbeda dengan puskesmas. 

"Kalau rumah sakit itu sistemnya klaim, jadi setelah pelayanan diberikan kita ajukan klaim ke BPJS. Sementara kalau puskesmas, sistemnya kapitasi, langsung menerima dana tetap," jelasnya.

Dengan adanya program pemutihan ini, RSUD Serpong Utara memastikan siap memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat yang kembali aktif sebagai peserta BPJS.

"Begitu status kepesertaan aktif, otomatis bisa langsung dilayani. Harapannya, masyarakat yang sebelumnya kesulitan karena tunggakan kini bisa kembali mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan," tukasnya.

Tanda Kepekaan Sosial Pemerintahan Prabowo

Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menilai kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang diambil pemerintah sebagai langkah nyata menunjukkan sense of crisis atau kepekaan sosial pemerintah terhadap kondisi rakyat.

"Ini tandanya kepekaan sosial pemerintah sedang berjalan. Pemerintah memandang wajib bahwa pemutihan BPJS Kesehatan bisa meringankan beban rakyat di tengah pelambatan sektor ekonomi," paparnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menonjolkan pendekatan kebijakan non-populis, 

Yakni kebijakan yang tidak selalu mengikuti tekanan opini publik, tetapi berorientasi pada efisiensi dan kepentingan rakyat secara luas.

"Saya melihat di bawah Prabowo, banyak kebijakan non-populis yang diambil. Jangan kaget kalau ke depan kebijakan seperti ini akan terus dilakukan. 

Adib juga mengatakan, pemerintah pasti telah memperhitungkan manajemen risiko dan dampak fiskal dari kebijakan tersebut.

"Pemerintah pasti sudah menghitung risikonya. Konyol kalau tidak. Justru saya melihat kebijakan ini adalah bagian dari hasil efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo," tukasnya.

Reporter: Candra Pratama, Ayu Novita, Fajar Ilman, Rafi Adhi

Sumber: