Kasus Kereta Cepat Whoosh, KPK Tegaskan Pihak Terkait Harus Kooperatif dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi

Asep tidak menjelaskan lebih rinci sejak kapan penyelidikan dimulai.

Ia hanya menyebut proses tersebut dilakukan secara tertutup sebagaimana lazimnya tahap penyelidikan di KPK.

Adapun isu tersebut sempat disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Dalam salah satu unggahan di kanal YouTube-nya, ia mengungkap adanya perbedaan mencolok dalam perhitungan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer antara versi Indonesia dan China.

"Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat kan," ujar Mahfud dalam video tersebut.

BACA JUGA:Cek Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Sabtu, 1 November 2025, Bawa Jas Hujan dan Payung!

BACA JUGA:Bareskrim Polri Jual 10 Ton Beras SPHP Lewat Gerakan Pangan Murah, Jaga Harga dan Daya Beli Masyarakat

Mahfud juga menyoroti beban utang proyek Whoosh yang mencapai sekitar Rp4 triliun pada 2025. 

Menurut dia, hal itu disebabkan perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke pinjaman dari China yang semula berbunga 2 persen dan kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (cost overrun).

Meski demikian, biaya pembangunan Whoosh per kilometer yang mencapai Rp780 miliar disebut masih lebih rendah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer.

Kendati begitu, Mahfud tetap mendukung langkah penyelidikan dugaan mark up tersebut dan menilai transparansi diperlukan agar publik mendapat kejelasan soal penggunaan dana proyek.

Selain itu, Mahfud mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak beban utang proyek Whoosh ditanggung melalui APBN. 

BACA JUGA:Penyebab Tuntutan Pemakzulan Sudewo Tumbang: Fraksi DPRD Pati Terbelah, 73 Persennya Tolak Angket

BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Jabatan di Kemenag

Ia mendorong pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang proyek tidak semakin meningkat.

Sumber: