Budaya Victim Blaming, dan Bahaya untuk Korban Kekerasan

"Jangan sampai ketika kita menangani kasus perundungan atau kekerasan, pendekatan terhadap anak korban dan anak pelaku justru keliru. Kalau salah pendekatan, penanganannya tidak akan maksimal," jelas Novrian saat dihubungi disway.id pada Selasa, 25 November 2025.

Menurutnya, perlindungan anak tidak bisa berdiri sendiri hanya pada satu regulasi. Sistem perlindungan harus terintegrasi mulai dari pendidikan, keluarga, hingga sistem peradilan anak yang berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu titik lemah yang disoroti KPAD Bekasi adalah padatnya jumlah siswa dalam satu kelas, khususnya di sekolah negeri. Di Kota Bekasi, satu kelas bahkan bisa diisi hingga 44 siswa.

"Dengan 40 sampai 44 siswa dalam satu kelas, guru tidak mungkin mengawasi secara maksimal karakter dan perilaku tiap anak. Ini sangat rentan terhadap bullying dan kekerasan," tegas Novrian.

Ia membandingkan dengan sekolah swasta yang menerapkan rasio guru dan murid 1:15 atau 1:20. Dengan pengawasan lebih intensif, potensi terjadinya perundungan dan kekerasan bisa ditekan secara signifikan.

"Di sekolah dengan rasio kecil, guru bisa mendeteksi dini jika ada tanda kekerasan, diskriminasi, atau bullying," ujarnya.

Novrian juga menyoroti sistem pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya beradaptasi dengan tantangan era digital. 

Anak-anak saat ini, kata dia, semakin banyak menghabiskan waktu dengan gawai tanpa pendampingan yang memadai.

"Sekolah harus berani mengubah pola. Anak-anak perlu ruang bermain, bergerak, bereksperimen, dan berinteraksi sosial, bukan hanya terpaku pada gadget," terang dia.

Menurutnya, pendidikan ke depan harus mendorong anak menjadi aktif, kreatif, dan memiliki keterampilan sosial yang kuat agar tidak mudah terjebak dalam perilaku negatif.

Reporter: Bianca Khairunisa, Hasyim Ashari, Dimas Rafi

Sumber: