Pemerintah Siapkan Hunian dan Bantuan Isi Rumah untuk Korban Banjir Sumatera

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Selain penyediaan tempat tinggal, keluarga korban bencana juga akan memperoleh dukungan untuk melengkapi kebutuhan dasar ketika mulai menempati hunian baru.

Kemensos: Bantuan Rp3 Juta per KK untuk Perabot dan Kebutuhan Rumah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Kementerian Sosial menyiapkan beberapa skema bantuan, termasuk dukungan dana untuk pembelian perlengkapan rumah tangga.

Setiap kepala keluarga (KK) direncanakan menerima Rp3 juta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti peralatan dapur, meja, kursi, serta perlengkapan penting lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang PMK, Jakarta Pusat, Rabu 17 Desember 2025.

BACA JUGA:Korban Banjir Sumatera Butuh Pasokan Air Bersih, Air Minum Treats by Watsons Didistribusikan

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa besaran Rp3 juta tersebut masih mengacu pada indeks tahun 2020.

Ke depannya, pihaknya menunggu kebijakan dari Menko PMK apabila diperlukan penyesuaian nilai bantuan.

Diberikan Setelah Korban Masuk Huntara atau Huntap

Dukungan dana untuk pengisian rumah ini ditujukan bagi korban yang akan menempati hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).

Kemensos menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BNPB terkait proses penyediaan huniannya.

Setelah warga menempati huntara atau huntap, bantuan Rp3 juta tersebut akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah yang paling mendesak.

BACA JUGA:Danone Indonesia Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Tapanuli Tengah

Kementerian PKP: 2.603 Huntap Dibangun, Mulai Desember Tanpa APBN

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa 2.603 unit hunian tetap akan segera dibangun untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Pembangunan disebut dimulai pada Desember 2025 dan tidak menggunakan APBN.

Ara memaparkan sumber pendanaan pembangunan ini berasal dari dukungan non-APBN, dengan rincian:

Sumber: