Fahira Idris Desak Pemerintah Tegas Tolak Usul Penghapusan Daya Listrik 450 VA

JAKARTA, DISWAY.ID-- Gelombang suara penolakan mengemuka atas usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar daya listrik 450 volt VA yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu dihapus. 

Penolakan disuarakan banyak elemen masyarakat apalagi usulan daya listrik 450 VA tersebut diganti dengan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

Meski Kementerian ESDM sudah menyatakan bahwa usulan itu kurang tepat, tetapi publik perlu kepastian bahwa Pemerintah menolak dengan tegas usulan tersebut.

BACA JUGA:Salam Perpisahan Ismed Sofyan ke The Jakmania

Gelombang penolakan di antaranya disuarakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI Fahira Idris.

Ia mendesak pemerintah tegas tolak usul penghapusan daya listrik 450 VA dan diganti dengan pengalihan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

Menurutnya, usulan ini akan semakin menambah beban rakyat dan memunculkan keresahan baru lagi.

Fahira Idris mengingatkan pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif dalam mengeluarkan pendapat atau usulan apalagi usulan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Usulan agar daya listrik 450 VA dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA karena terjadi over supply listrik PLN bukan hanya menimbulkan keresahan baru di benak rakyat setelah harga BBM bersubsidi dinaikan, tetapi dari sisi apapun adalah kebijakan yang tidak tepat untuk saat ini dan untuk kedepannya.

BACA JUGA:Anggota Komisi XI DPR Ingatkan Sektor Pangan Penyumbang Inflasi Tertinggi

“Rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Di mana sensitivitas kita sehingga muncul usulan seperti ini," ujar Fahira Idris.

Ia minta Pemerintah tegas menolak usulan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk kedepannya.

"Persoalan over supply listrik PLN karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah, jangan dilimpahkan ke rakyat. Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan over supply listrik ini. Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” ujar Fahira Idris.

Ditekankannya, tidak bijak jika setiap ada program Pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat.

Sumber: