3 Dugaan Pelanggaran Konstitusi Oleh Presiden Jokowi Menurut Denny Indrayana: Lebih Berbahaya Daripada Richard Nixon dan Layak Dimakzulkan

JAKARTA, DISWAY.ID –  Melalui akun twitternya, Denny Indrayana kembali menuliskan surat yang kali ini ditujukan pada Pimpinan DPR RI berisikan tentang 3 dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi.

Dalam suratnya, Denny menyebutkan bahwa 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya dari pada yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Richard Nixon.

Richard Nixon dimakzulkan akibat skandal Watergate atas kasus pemasangan alat sadap di kantor Partai Demokrat Amerika.

Menurut Denny, pemakzulan Presiden Jokowi sudah layak karena sikap tidak netralnya alias cawe - cawe dalam Pilpres 2024. 

BACA JUGA:Fitur Memukau Vespa GTS Edisi Terbaru, Ada 3 Varian Vespa GTS yang Mencolok

BACA JUGA:Si Kembar Tipu Reseller iPhone Hingga Rp 35 Miliar Akan Dijemput Paksa Kepolisian

Denny menuliskan dalam suratnya, bahwa terdapat 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mulai dari penggunaan kekuasaan, membiarkan KSP Moeldoko serta menekan pimpinan partai politik, sehingga patut diselidiki oleh DPR melalui hak angket.

Adapun 3 dugaan pelanggaran Presiden Jokowi antara lain:

1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. 

Bukan hanya Jusuf Wanandi (CSIS), yang dalam acara salah satu TV Swasta yang memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024. 

Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang - halangi Anies Baswedan.

BACA JUGA:Pabrik Sepatu Puma PHK Ratusan Karyawan, Perang Ukraina Rusia Jadi Pemicu Sepinya Order

BACA JUGA:Perpanjangan Jabatan Firli Bahuri di Tangan Mahfud MD, Jokowi: Kita Tunggu Kajian Menko Polhukam

Saya bertanya kepada Rachland Nashidik kenapa Presiden Keenam SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal Pemilu 2024.

Sumber: