Kata Mahfud MD Soal Kasus Firli Bahuri Diduga Memeras Eks Mentan SYL

JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi kasus dugaan pemerasan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri, terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. 

Mahfud mengatakan, pembangunan Hukum yang mencakup 3 unsur harus dibenahi, agar jalannya pemberantasan korupsi menjadi lebih baik.

"Ya pokoknya pembangunan hukum kita itu mencakup 3 unsur, satu isinya legal substance, yang kedua aparatnya, yang ketiga budayanya," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023.

Penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri masih memeriksa Ketua KPK, Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).-Istimewa-

BACA JUGA:Mahfud MD jadi Cawapres, Cak Imin Tak Khawatir Suara NU Pecah

 Menurutnya, aparat penegak hukum yang mengatasi masalah korupsi harus dibenahi dan itu menjadi kunci pemberantasan korupsi. 

"Dalam studi saya di kantor itu memang yang harus kita benahi dan banyak masalah itu adalah aparat penegak hukum," jelas Mahfud.

BACA JUGA:IPW Tak Masalah Firli Bahuri Diperiksa di Mabes Polri: Polda Metro Memiliki Bukti yang Cukup

 Namun, ia tidak mau banyak berkomentar soal kasus yang terjadi pada pimpinan KPK Firli Bahuri yang baru saja diperiksa di Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pemerasaan pada Selasa 24 Oktober 2023. 

Sementara itu, Firli merespons melalui keterangan pers yang diterima. 

Menurut dia, beberapa lembaga pemerintahan masih melakukan perlawanan ketika pimpinan mereka dijadikan sebagai tersangka KPK.

“Lebih aneh lagi when the corruptors strike back dilakukan terhadap KPK. Mereka sangat leluasa dan bebas. Disitulah tantangan pemberantasan korupsi sehingga butuh sinergi dan orkestrasi,” kata Firli dalam keterangannya, Selasa 24 Oktober 2023. 

Iapun mengungkap keresahannya menjadi sorotan publik dalam kasus Syahrul Yasin Limpo dan mengatakan ada ratusan laporan kasus korupsi di berbagai level penyelenggaraan negara yang masih menumpuk. 

Untuk itu, kata dia, KPK masih harus bekerja keras dengan seluruh keterbatasan dan segala serangan yang terjadi selama ini.

Sumber: