DK PBB Resmi Sepakati Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Dua Menteri Israel Batal ke AS

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel terungkap setelah Washington menghilang, dan mengizinkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengirimkan gencatan senjata di Gaza, pada hari Senin 25 Maret 2024.

Keputusan AS untuk abstain dalam pemungutan suara, mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan jadwal perjalanan dua penasihat utamanya ke AS, kata dua pejabat Israel.

AS sebelumnya juga memveto resolusi serupa yang mentransmisikan gencatan senjata, namun berubah minggu lalu ketika pada hari Jumat, mereka mengajukan resolusi gencatan senjata terkait dengan transmisi sandera. 

BACA JUGA: Islam Khalilov, Remaja berusia 15 Tahun Selamatkan Lebih dari 100 Orang dari Pembantaian di Moskow

BACA JUGA: Rusia Tembakkan 60 drone dan 90 rudal, Serang Bendungan Terbesar Ukraina

Tapi penyelesaian tersebut gagal ketika diveto oleh Rusia dan Tiongkok.

Abstain AS pada pemungutan suara hari Senin memungkinkan resolusi terbaru disetujui, ketika 14 anggota dewan beranggotakan 15 orang lainnya memilih dan menyepakati Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa meskipun resolusi terbaru tersebut mencakup perubahan yang diminta oleh AS, Washington tidak dapat memberikan suara ya karena “tidak setuju dengan semuanya.”

“Gencatan senjata bisa terjadi beberapa bulan yang lalu jika Hamas bersedia melepaskan sandera,” kata duta besar tersebut, pembentukan anggota negara-negara dan Dewan Keamanan untuk menuntut agar Hamas “menerima kesepakatan yang ada.”

" Gencatan senjata apa pun harus dilakukan dengan pelepasan semua sandera,” tambahnya.

BACA JUGA: Paus Fransiskus Kutuk Serangan Teroris di Moskow, Doakan Korban Tewas

BACA JUGA: Eks Ratu Kecantikan Rusia Jadi Korban Tewas Pembantaian ISIS di Konser Moskow

Resolusi tersebut, yang disampaikan oleh 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan, menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadhan, pembebasan sandera segera dan tanpa syarat, dan “kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran” bantuan ke Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan kegagalan dalam mengimplementasikan resolusi tersebut tidak dapat dimaafkan.

Sumber: