Batalkan Denda Damai, Menkum: Tak Ada Toleransi Perkara Korupsi dalam Rencana Amnesti

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait rencana pemberian amnesti tahanan, yang telah memicu berbagai spekulasi.

Ia menegaskan sistem hukum Indonesia memungkinkan pengampunan bagi pelaku tindak pidana.

BACA JUGA:Yusril Ihza Mahendra: Prabowo Akan Maafkan Koruptor itu Bagian Rencana Amnesti

BACA JUGA:Daripada Usulkan Koruptor Didenda Damai, ICW Desak Pembahasan RUU Perampasan Aset Dibahas Segera!

"Ada kemungkinan, kan gitu, mungkin kita maafkan, begitu kata Presiden," katanya kepada wartawan, Jumat 27 Desember 2024.

Namun, Ia menegaskan menegaskan bahwa Prabowo  tidak akan memberikan toleransi terhadap korupsi.

"Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi," tegasnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa jika ada pengampunan yang diberikan, hal itu akan diikuti dengan penegakan hukum yang lebih tegas.

BACA JUGA:Prabowo Usul Koruptor Didenda Damai, Pakar: Ini Merusak Sistem Hukum Negara!

"Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras," ungkapnya.

Ia juga menekankan agar aparat penegak hukum tidak membekingi kasus tertentu, sesuai dengan peringatan dari Presiden.

Supratman menjelaskan bahwa banyak pihak yang salah memahami pernyataan tersebut, hingga muncul spekulasi yang menyatakan bahwa jika Presiden memberikan amnesti kepada koruptor, beliau bisa dijerat dengan pasal 55 KUHP pidana.

Ia mengingatkan bahwa hak untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.

BACA JUGA:Mahfud MD Ungkap Selesaikan Kasus Korupsi Lewat Denda Damai Namanya Kolusi: Menterinya Suka Cari Pembenaran

Sumber: