Pembelian Gas Elpiji 3 Kg Menjadi Semakin Rumit, Pengamat Soroti Nasib Kelas Menengah

JAKARTA, DISWAY.ID - Ditengah-tengah penerapan aturan baru terkait penjualan gas LPG 3 Kg, kondisi kelas menengah menjadi salah satu hal yang patut untuk diperhatikan.

Pasalnya, tak hanya kelas bawah yang merasakan dampaknya aturan penjualan gas LPG 3 Kg, kebijakan ini juga menimbulkan efek domino terhadap kelas menengah. 

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, banyak rumah tangga kelas menengah yang menggunakan LPG 3 kg karena lebih ekonomis dibandingkan gas non-subsidi. 

BACA JUGA:Gas LPG 3 Kg Sulit Didapat, Ekonom Kritisi Dampak Aturan Baru Pemerintah

BACA JUGA:Cek Saldo Dana Bansos yang Bakal Cair Bulan Februari 2025, NIK Harus Terdata dalam DTKS

"Dengan adanya pembatasan, mereka dipaksa untuk beralih ke LPG ukuran lebih besar yang harganya jauh lebih mahal," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 3 Februari 2025.

Alhasil, kenaikan biaya rumah tangga ini akhirnya berdampak pada pengurangan pengeluaran di sektor lain.

Dalam hal ini, kelas menengah yang biasanya memiliki daya beli lebih baik bisa mulai mengurangi konsumsi di sektor lain seperti hiburan, makanan, hingga pendidikan. 

"Ini bisa berdampak lebih jauh pada ekonomi nasional, karena daya beli masyarakat menurun akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka," pungkas Achmad.

Lebih jauh lagi, jika para pedagang kecil gulung tikar karena kebijakan ini, maka tidak ayal akan terjadi peningkatan angka pengangguran yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional. 

BACA JUGA:Gas LPG 3 Kg Langka, Bahlil: Tak Bermaksud Menyulitkan Masyarakat

BACA JUGA:Dalih Bahlil Soal Kisruh Larangan Penjualan Gas LPG 3 Kg di Tingkat Pengecer

Oleh karena itulah, Achmad menilai bahwa Pemerintah seharusnya memahami bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dipertimbangkan secara matang, bukan sekadar demi pencitraan atau kepentingan politik tertentu.

"Jika pemerintah khawatir gas bersubsidi ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, maka solusi terbaik bukanlah membuat kebijakan yang mempersulit rakyat kecil, melainkan memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi," jelas Achmad.

Sumber: