Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa

Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan skema pinjaman pendidikan atau student loan untuk mahasiswa yang terkendala secara ekonomi untuk membayar biaya kuliah-Istimewa-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan skema pinjaman pendidikan atau student loan untuk mahasiswa yang terkendala secara ekonomi untuk membayar biaya kuliah, tetapi tidak memenuhi kriteria mendapatkan beasiswa KIP-Kuliah.

Termasuk juga bagi mahasiswa yang mengalami keterpurukan ekonomi di tengah tahun pendidikannya.

"Kondisi ekonomi keluarga mahasiswa bisa berubah. Mungkin di awal dia masuk masih mampu, tiba-tiba waktu Covid-19 atau mungkin ini di-PHK (orang tuanya)," kata Hetifah kepada awak media di Jakarta, 14 Maret 2025.

BACA JUGA:Proyek Strategis Nasional Dinilai Langgar HAM, Warga Merauke Bersuara

BACA JUGA:Indonesia Defisit APBN, Menko Airlangga Optimis Maret Akan Membaik

Demikian itu mereka tentu akan kesulitan membayar biaya kuliah tanpa bantuan.

"Nah, bentuk-bentuk bantuannya apa? Makanya kami senang kalau misalnya nanti ada skema lain, selain KIP-K."

"KIP-K ini, kan, untuk mahasiswa baru. Nisalnya tadi yang sudah semester 6-7, sudah mau tugas akhir, supaya mereka tidak drop ot, kira-kira bentuk skema lain ini apa? Ini kita harus pikir," lanjutnya.

Salah satu yang dipikirkannya adalah student loan.

"Seperti bantuan UKT atau student loan, nanti begitu dia sudah kerja, sudah bisa mendapatkan income, dia akan ganti. Tapi ini sebaiknya ada kerjasama atau MoU dengan pemerintah," tandasnya.

BACA JUGA:Ini Dia Kriteria dan Besaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah, Cair sebelum Lebaran

BACA JUGA:Alhamdulillah, Kemenag Pastikan Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI di Sekolah Cair sebelum Lebaran Idulfitri

Ia menegaskan pentingnya menggandeng perbankan atau  sumber keuangan lain yang dipercaya, bukan lembaga pinjaman online (pinjol).

Menurutnya, hal ini sebagai salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan negara.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads