Komisi III DPR Buka Suara Soal Status Tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV, Singgung Produk Jurnalistik

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menilai penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar tidak lazim.

Ia menjelaskan hal itu dikarenakan jenis produk jurnalistik tak boleh dipidanakan.

"Ini pendapat saya ya, kalau itu berkaitan dengan produk jurnalis, maka itu jelas tidak boleh dikriminalisasi, dipidana, karena itu berkaitan dengan produk jurnalis," kata Rudianto di Kompleks Parlemen, Jumat, 25 April 2025.

BACA JUGA:Dewan Pers Minta Waktu Telaah Kasus Dugaan Korupsi Direktur Jak TV, Wilayah Etik Ada di Kami!

Politikus NasDem ini mengatakan penggunaan pasal perintangan penyidikan tidak lazim dikenakan dalam kasus yang berkaitan dengan pemberitaan media.

“Karena sepengetahuan saya, pasal 21 itu, berdasarkan yurisprudensi, kasus-kasus yang diputus hakim mahkamah, yang namanya perintangan penyidikan itu harus dilakukan secara fisik. Misalkan menculik tersangkanya, melarang menjadi saksi, tidak boleh, culik, atau apa, ada fisiknya,” jelas dia.

Ia mengatakan kasus ini bisa membangun persepsi di masyarakat adanya pemberangusan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40/1999.

BACA JUGA:Buntut Tahan Seorang Direktur TV, Kejagung Klaim Tidak Anti Kritik Media

Oleh karena itu, Komisi III meminta Kejagung harus mampu memaparkan bukti sangat valid, sebab penetapan itu sangat tidak lazim.

“Iya, karena ini tidak lazim. Mungkin ini kasus pertama kali terjadi, ada seperti ini, karena dianggap ada konten-konten provokasi, konten mengkritisi, negatif. Makanya harus dibuktikan betul karena ini tidak pernah terjadi sepengetahuan saya, pasal 21 dipakai untuk mentersangkakan orang, atau konten-konten. Jadi saya tidak mau mengatakan ini kebablasan, tapi tidak lazim,” imbuhnya.

Sumber: