Dokter Umum Dilatih Lakukan Operasi Sesar Tuai Kontroversi, Begini Jawaban Menkes Budi Gunadi

Piprim mengunggah rekaman layar Budi ketika diwawancarai dalam sebuah acara televisi dan membahas terkait rencana memberikan pelatihan bedah kepada dokter umum di daerah.

Dalam unggahannya, Piprim menuliskan, "Gimana ibu-ibu hamil apakah sudah siap dioperasi sesar oleh dokter umum? Gimana dokter umum apakah siap operasi sesar?"

Begitupula dengan dokter kandungan Purnawan Senoaji yang menegaskan bahwa operasi sesar bukan sekadar membedah perut ibu hamil untuk melahirkan bayi, tetapi, "Yang lebih sulit justru pengambilan keputusan untuk sesarnya (kenapa, kapan, seberapa cepat, risiko, antisipasi, dll)," tulisnya dalam akun Instagram @purnawansenoaji_dr.

BACA JUGA:10 Ribu Buruh Panasonic Global Terancam PHK, Said Iqbal: Antisipasi Dampak ke Pekerja Indonesia

BACA JUGA:Kapuspen TNI Ungkap Pengerahan Prajurit ke Kejati dan Kejari Bagian dari Kerja Sama Resmi

Dokter yang melakukan operasi sesar juga harus mampu mengerjakan histerektomi atau pengangkatan rahim untuk mengantisipasi penyelematan nyawa apabila terjadi komplikasi.

Belum lagi masalah integritas, di mana banyak kasus dokter obgin yang tanpa alasan klinis jelas melakukan operasi sesar.

"Yang sudah obgin saja masih banyak oknum yang dikit-dikit sesar dengan alasan yang dibuat-buat, apalagi dokter umum dengan pelatihan bisa sesar. Jika mentalnya kaya begitu juga, wah, bisa-bisa semua bumil dibikin gawat biar bisa sesar di situ, tidak perlu kirim ke kota sebelah yang ada obginnya," paparnya.

Aji mengakui bahwa negara maju, seperti Australia dan Selandia Baru juga menerapkan adanya GP obstetrician atau dokter umum dengan pelatihan khusus kebidanan.

"Namun, GP obstetrician itu seperti sekolah spesialis sekian tahun, baru dapat brevet-nya. Itupun tetap dalam komunikasi terkontrol dengan dokter obgin yang mengampu daerah itu agar keputusan tindakannya tepat dan keselamatan pasien terjaga," tandasnya.

BACA JUGA:Daftar 41 Hakim Dimutasi MA, Mulai Pengadilan Tinggi Hingga Negeri: Ada Nama Eks Dewas KPK Albertina Ho

BACA JUGA:World Coin Berhasil Kumpulkan 500 Ribu Retina Code Penduduk Indonesia, Sudah Beroperasi Sejak 2021

Sehingga dalam masalah ini, ia menyarankan dibanding memberikan pelatihan.

"Mending bikin saja aturan PPDS/residen obgin yang sudah bisa operasi madya dikirim di tahun akhir pendidikannya di RS-RS di area yang tidak ada obginnya."

Dengan begitu, residen tersebut bisa menajamkan ilmu dan teknok operasi sekaligus memberi layanan di masyarakat.

Sumber: