Soal Kartu Janda Jakarta, Dinsos DKI Masih Kaji dan Diskusikan dengan OPD Lain

JAKARTA, DISWAY.ID - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta tengah mengkaji usulan dana bantuan sosial (Bansos) Kartu Janda Jakarta (KJJ).

Kepala Dinsos DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menerangkan, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait soal KJJ tersebut.

"Ini sudah kami diskusikan dengan pak asisten daerah bahwa memang keterlibatan OPD lain terkait masalah ini tidak hanya di dinas sosial saja," kata Iqbal saat rapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta dikutip Minggu, 10 Agustus 2025.

BACA JUGA:Usulan Bansos Kartu Janda Jakarta Dinilai Aneh, Pramono: Enggak Lah!

Iqbal mengatakan, jika kajian KJJ itu sudah dilakukan maka dirinya akan melaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Namun kata Iqbal hingga saat ini pohaknya masih mengkompilasi data yang ada dari masing-masing OPD.

"Saat ini pak Asisten sedang mengkompilasi seluruh data yang ada mungkin kalau sudah masuk kajiannya akan disampaikan ke pak Gubernur," pungkasnya.

BACA JUGA:DPRD Usul Pemprov DKI Terbitkan Kartu Janda Jakarta: Janda Lebih Menggoda

Sementara anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana mengatakan, Kartu Jakarta Janda ini akan sangat membantu ibu rumah tangga yang ditinggal wafat suaminya.

Yudha menceritakan, pada suatu kesempatan dirinya pernah bertemu dengan seorang wanita berusia 50 tahun yang berstatus janda dua anak.

Menurut Yudha kondisi wanita yang ditinggal mati suaminya itu sangat memprihatinkan karena harus menyekolahkan dua anaknya tanpa bantuan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Sehingga dia harus banting tulang membiayai anaknya bersekolah di sekolah swasta ini kan harus kita support," kata dia.

BACA JUGA:Paula Verhoeven Sandang Status Janda, Hotman Paris Gercep Tawarkan Jadi Aspri

Sekedar informasi KJJ ini pertama kali diusulkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Jamilah Abdul Gani saat membacakan pemandangan umum dari fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2025 pada Senin, 21 Juli 2025.

Sumber: