PKS Bekasi Gerak Cepat, Gaji Dewan Rela Dipotong Demi Aksi Kemanusiaan untuk Sumatera

JAKARTA, DISWAY.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi resmi melakukan pemotongan gaji bagi seluruh pimpinan dan anggotanya sebagai bentuk solidaritas terhadap para korban bencana di wilayah Sumatera.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, yang sebelumnya mengarahkan 1.959 anggota legislatif dan kepala daerah PKS di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam aksi kemanusiaan melalui pemotongan gaji.

Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, menjelaskan bahwa kebijakan itu telah diterapkan secara penuh oleh Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi.

Ia menegaskan dirinya juga termasuk yang mengalami pemotongan gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan.

BACA JUGA:Anggaran Bencana Banjir Sumatera Terbatas, Komisi V DPR: Kalau Tak Mampu, Jangan Malu Minta Bantuan

Menurut Fendaby, keputusan ini bukan sebatas menjalankan arahan partai, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Pemotongan gaji ini adalah simbol solidaritas. Saat saudara-saudara kita menghadapi bencana besar, sudah seharusnya kita hadir dengan tenaga, pemikiran, dan bantuan materi,” ujarnya, Senin 8 Desember 2025.

Lebih lanjut, Fendaby menyebut bahwa bencana di Sumatera merupakan bencana nasional yang dampaknya dirasakan masyarakat luas.

Oleh karena itu, peran seluruh elemen, termasuk wakil rakyat, sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan.

BACA JUGA:Jelang Nataru 2025/2026, ASDP Optimalkan Alur Mobilitas Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Sumatera–Jawa–Bali

Ia menambahkan bahwa hasil pemotongan gaji anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi akan disalurkan melalui mekanisme resmi partai.

Cara ini dinilai penting untuk memastikan bantuan sampai lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik.

Tidak hanya dukungan dana, Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi juga siap menurunkan relawan, menyediakan bantuan logistik, layanan kesehatan darurat, hingga pendampingan psikososial bagi warga terdampak.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, turut membenarkan bahwa seluruh anggota fraksi telah mengikuti kebijakan tersebut.

Sumber: