Amsal Sitepu Jelaskan Kronologi Kasus Dugaan Mark Up Video Desa yang Menjeratnya

"Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa satu tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan, mereka sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat, tapi Inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah," tegasnya.

"Dan di konferensi juga Pak, kepala desa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya menjadi saksi yang memberatkan saya, tidak ada yang memberatkan saya, Pak. Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini. Karena di dalam 20 desa ini Pak, saya bersama tim itu turun langsung, saya selalu ikut Pak, saya selalu ikut dalam pekerjaan ini begitu," lanjutnya.

Amsal mengaku bingung atas kasus yang menjeratnya itu.

Ia menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa dan hanya bertindak sebagai penyedia jasa.

BACA JUGA:Jadwal Resmi Masuk Sekolah usia Libur Lebaran 2026, Siswa Siap-siap!

BACA JUGA:Tertangkapnya Samin Tan Jadi Pembuka 'Kotak Pandora' Jaringan Beking Tambang

“Saya hanya pekerja ekonomi kreatif yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah," tuturnya.

"Saya hanya mencari keadilan, saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran Pak, sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang itu kemahalan kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai kenapa harus menjelaskan? Tidak perlu saya dipenjarakan karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk memajukan Kabupaten Karo," sambungnya.

Sumber: