TGIPF Segara Serahkan Berkas Tragedi Kanjuruhan ke Presiden, Mahfud MD: Tim Akan Susun Kesimpulannya

JAKARTA, DISWAY.ID - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) segara serahkan berkas tragedi Kanjuruhan Malang ke Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan akan menyerahkan berkas tragedi Kanjuruhan Malang ke Presiden pada Jumat 14 Oktober.

"Besok Tim akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi, sehingga diharapkan laporannya sudah bisa saya serahkan kepada Presiden pada hari Jumat," terang Mahfud saat konferensi pers di Gedung Menkopolhukam, Selasa 11 Oktober 2022.

"Tapi bila ada kaitannya dengan peraturan perundang - undangan kita, maka kita akan merekomendasikan terobosan hukum untuk memastikan jalannya pertandingan dan kompetisi sepak bola nasional yang sehat dan bertanggungjawab." tandasnya.

BACA JUGA:Rektor UGM Jawab Soal Jokowi Lulusan 1985, Gibran Rakabuming Ngaku Bosan Respons Isu Ijazah Palsu

BACA JUGA:Legenda Manchester United Puji Performa Arsenal: Mereka Tampil dengan Kepercayaan Diri

Diberitakan sebelumnya, hari ini disebut menjadi waktu terakhir dimintainya keterangan kepada pihak terkait dalam kerusuhan Kanjuruhan, Malang.

Mahfud mengatakan hari ini waktu terakhir Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) memanggil pihak terkait.

"Hari ini adalah hari terakhir untuk meminta keterangan dari pihak – pihak yang dibutuhkan oleh tim," katanya saat konferensi pers di Gedung Menkopolhukam, Selasa 11 Oktober 2022.

Dijelaskannya, terdapat beberapa pihak yang hari ini dimintai keterangan. Seperti PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), serta pihak penyiar.

BACA JUGA:Viral Balenciaga Keluarkan Tas Mirip Bungkus Camilan, Harganya Dibanderol Rp 27 Juta! Minat Beli?

BACA JUGA:Gelandang Incaran Manchester United Ini Disebut Punya Level yang Sama Seperti Kevin de Bruyne

"Yang dimintai keterangan hari ini adalah LPSK, PSSI, PT Liga, Indosiar, dan nanti malam masyarakat sipil," ungkapnya.

“Tim sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai kelemahan atau kesalahan dan penerapan standard peraturan yang semestinya dilaksanakan," tambahnya.

Sumber: