KPU Bantah Intervensi di Provinsi, Afifuddin: Laporan ke Mana?

JAKARTA, DISWAY. ID-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) membantah adanya intervensi yang dilakukan oleh pihaknya terhadap KPU Provinsi. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan intervensi apapun kepada KPU Provinsi. 

Afif menambahkan, jika memang ada intervensi, maka KPU Pusat sendiri yang akan ambil tindakan kepada orang tersebut. 

BACA JUGA:Permohonan Sengketa Diterima Bawaslu, Partai Ummat dan KPU Mediasi

BACA JUGA:Bawaslu Segera Bentuk Tim Satgas Pemilu 2024, Cegah Polarisasi di Media Sosial

"Enggak ada, kita pastikan jajaran kita kalau punya masalah, divisi hukum pengawasan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap jajaran kita," ujar Mochammad Afifuddin saat dihibungi, Selasa, 20 Desember 2022.

Lebih lanjut, dia justru menegaskan untuk kembali menanyakan hal tersebut kepada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

"Laporan ke mana? Ya tanya Perludem-lah," imbuhnya. 

Sebagai informasi, sebelumnya dikabarkan ada 12 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang diduga mengikuti instruksi dari KPU RI dan berbuat curang saat proses verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu berlangsung.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melalui keterangan resmi yang diterima Disway.id, Senin 19 Desember 2022.

BACA JUGA:4 Permintaan Jokowi ke Bawaslu Jelang Pemilu 2024

BACA JUGA:Dahsyat! Cuma Rp 3.000 per Liter CNG Pengganti BBM Pertalite Punya Kualitas Setara Pertamax Turbo, Tersedia di SPBU?

Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa terdapat dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Pusat, yaitu dengan memberikan perintah kepada KPU Provinsi untuk manipulasi data saat verifikasi faktual. 

Tidak hanya itu, bahkan juga diduga terdapat intimidasi dari para petinggi KPU Pusat kepada anggota KPU Provinsi. 

Sumber: