Bacaleg Partai Buruh Tidak Ada Tokoh Publik dan Artis, Said Iqbal: Semua Orang Biasa dan Aktivis

Kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Ini dalam bentuk pro jaminan sosial, pro subsidi, dan anti impor. 

Saat ini negara sudah memberikan beberapa jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, juga jaminan hari tua. Tetapi Partai Buruh ingin meminta jaminan sosial lainnya, seperti jaminan Pendidikan, makanan, air bersih, perumahan, dan jaminan pengangguran. 

BACA JUGA:Kepolisian Segera Bebaskan 4 WNI Disandera OPM Papua, Siapkan Beberapa Skenario

BACA JUGA:m-BCA Error Setelah BSI Kena Hack, Warganet: Apa Kembali Aja Nabung di Celengan Ayam?

Prinsip ketiga adalah tanggungjawab publik, di mana buruh ketika bekerja membayar pajak, maka ketika menganggur harus ditanggung negara melalui jaminan pengangguran serta tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

Masih dengan Iqbal, para Bacaleg Partai Buruh berkomitment untuk memperjuangkan 13 platform Partai Buruh guna mewujudkan Negara Sejahtera. 

Ketigabelas platform tersebut yang pertama kedaulatan Rakyat, kedua Lapangan Kerja, ketiga Pemberantasan Korupsi, keempat Jaminan Sosial, kelima Kedaulatan pangan dan Reforma Agraria.

Kemudian, keenam Upah Layak, ketujuh Pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat, kedelapan Hubungan Industrial, kesembilan Lingkungan Hidup, HAM dan Masyarakat Adat, kesepuluh Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, Buruh Migran, Miskin Kota dan buruh Informal.

BACA JUGA:PSI Pastikan Tidak Ada Mantan Narapidana Korupsi Dalam Daftar Bacalegnya

BACA JUGA:4 Pesawat Tempur Rusia Hancur di Perbatasan Ukraina

Kesebelas Pemberdayaan Disabilitas, kedua belas perlindungan dan Pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga Honorer, serta Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan, ketigabelas Memperkuat Koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perkenomian.

Iqbal juga menjelaskan jika Partai Buruh menargetkan 30 kursi DPR RI dari 29 dapil dan 16 provinsi, 100 kursi DPRD Provinsi di seluruh Indonesia, dan  600 s.d 700 kursi DPRD kab/kota di seluruh Indonesia, dengan keterwakilan perempuan rata-rata 35 persen di semua tingkatan.

Sumber: