Gelar Diskusi Publik, Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat Kritisi Pernyataan Presiden Boleh Berpihak
Sejumlah tokoh menghadiri diskusi publik yang membahas pernyataan presiden boleh memihak di Jakarta Utara, Jumat 2 Februari 2024-Dok. Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat-
BACA JUGA:Lagi, Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Ucapan Presiden Boleh Berpihak
"Siapa yang kampanye kan belum ada kampanye. Saya pribadi gak perlu presiden berkampanye, karena Prabowo Gibran akan menang 1 putaran tanpa presiden harus berkampanye , tidak perlu ribut-ribut tentang presiden kampanye," bebernya.
Menanggapi pernyataan Ariza, Roby dari Timnas AMIN menyebut apabila masyarakat tidak keberatan Presiden berkampanye, tentunya tidak akan ada kontroversi. Sehingga jika hal itu dilakukan Jokowi akan menimbulkan multi tafsir karena ada fasilitas sebagai kepala negara yang melekat.
"Presiden harusnya memastikan pemilu jurdil, kapan presiden tidak menggunakan fasilitas negara wong paspampres selalu kawal dan keluarganya saat menggunakan kendaraan dinas. Istrinya juga menunjukkan jarinya seolah-olah mendukung Paslon tertentu, dan ada kampanye pinter-pinter dimana bansos ada logo Paslon, potensi melanggar, di khawatirkan hal ini akan diikuti pejabat lain dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara akan terjadi bias nilai," jelasnya.
Roby menambahkan, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kedaulatan rakyat dan wasit yaitu Bawaslu, KPU, dan MK.
BACA JUGA:Timnas AMIN: Angka Kemiskinan di Era Jokowi Hanya Turun 1,60 Persen
BACA JUGA:Dukung Ganjar-Mahfud, Ahok Pamer Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina
Sebab menurutnya, pasal yang dibacakan Presiden hanya satu pasal, sementara masih ada lanjutan pasalnya.
"Harusnya Presiden kalau mau kampanye dukungan kepada yang punya hubungan elektoral harusnya kampanyenya yang ada hubungan dengan partainya, ini tangan ibu negara mengacungkan tangan, etika berada di atas undang-undang, kita semua kecewa, kita kecam negara kita menghadapi penegakan hukum yang tidak ada ujungnya. Ayo sama-sama kita awasi sampai ke tingkat Kecamatan," lanjut Roby.
Hal senada disampaikan Hengky mewakili TPN Ganjar-Mahfud. Hengky meminta Jokowi mengakhiri drama sehingga tidaknya memicu polemik.
BACA JUGA:Profil Mahfud MD, Cawapres Ganjar Putuskan Mundur dari Kabinet Jokowi
"Presiden Sudahilah drama sinetronnya, sebaiknya keluar dulu dari PDI, mau dukung siapa tentukan sikap, sebaiknya netral ,sudahi gimik-gimik yang gak perlu, sehingga memicu perdebatan masyarakat, tolong dipertegas agar masyarakat tidak bingung," ungkap Hengky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
