Bantah Manfaatkan Situasi Jelang Pemilu, Ini Alasan Koalisi Masyarakat Desak Bawaslu dan KPK Usut Dugaan Skandal Pembelian Jet Tempur Mirage
Koalisi Masyarakat Sipil desak KPK dan Bawaslu Usut Skandal Pembelian Jet Tempur Mirage 2000-5 dari Qatar yang dananya mengalir ke salah satu pasangan calon presiden-Dok. Koalisi Masyarakat Sipil -
JAKARTA, DISWAY.ID - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi aktivis lingkungan dan demokrasi mendesak Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan.
Menurut Ketua Centra Initiative Al Araf, KPK harus menyelidiki dugaan korupsi tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam laporan MSN.
BACA JUGA:Isu Korupsi Pembelian Pesawat Mirage Ditanggapi TKN Prabowo-Gibran: Itu Hoaks!
Selain itu, temuan investigasi yang diduga melibatkan salah satu paslon itu harus dikembangkan dengan membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO).
"KPK harus menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan politikus," kata Al Araf dalam media briefing Koalisi Masyarakat Sipil di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 11 Februari 2024.
Al Araf menambahkan bahwa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK sejatinya bisa berjalan on track apabila dilakukan dengan sinergi antar lembaga. Ia mengambil contoh sejumlah kasus dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerja sama internasional yang baik.
Selain itu, Al Araf juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu untuk mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back sebesar USD55,4 juta oleh pejabat Qatar kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Alasan Kementerian Pertahanan Beli 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 Bekas dari Qatar
"Karena temuan dalam investigasi MSN itu bisa jadi pembuka penyelidikan. Sebab kami tidak mau ini disebut serangan jelang pemilu, kalau temuan itu saja tidak direspons atau didalami tentu akan menimbulkan gejolak publik ke depan," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) melaporkan perihal bancakan kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar.
Adpaun proyek pembelian itu untuk pesawat dengan usia lebih dari 20 tahun itu yang sedianya akan dibeli Kementerian Pertahanan melalui Menterinya Prabowo Subianto. Dalam kontrak itu, Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar USD66 juta untuk 1 unitnya, dari 12 unit yang dibeli dengan anggaran seluruhnya mencapai USD792 juta.
BACA JUGA:Dirty Vote Ditanggapi Langsung TKN Prabowo – Gibran, Dokter Tirta: Terlalu Cepat Buat Pess Release
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
