Aksi Indonesia Gelap Mahasiswa Beri 9 Ultimatum kepada Pemerintah, Mensesneg Janji Tindak Lanjut Tuntutan

JAKARTA, DISWAY.ID - Aksi mahasiswa yang tergabung dalam gerakan 'Indonesia Gelap' kembali digelar pada Kamis, 20 Februari 2025, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat yang menyampaikan 9 ultimatum pada pemerintah.

Koordinator Aksi Haidar memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog dan memberikan jawaban terkait sembilan tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa.

"Kawan-kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2x24 jam dan diharapkan memberi jawaban," tegas Haidar kepada massa aksi yang hadir.

BACA JUGA:Lirik Lagu Sofa - Lomba Sihir Lengkap Maknanya

BACA JUGA:Ciri-Ciri NIK KTP yang Terdaftar Jadi Penerima Saldo Dana Bansos PKH 2025, Cek Infonya!

Sementara itu, perwakilan dari pemerintah yang hadir dalam aksi tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan komitmennya untuk mempelajari dan mengkaji lebih dalam mengenai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju?" ujar Prasetyo kepada mahasiswa yang hadir.

"Setuju!" jawab massa aksi dengan kompak.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah akan melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus yang terlibat dalam aksi ini untuk turut serta dalam proses kajian tersebut.

BACA JUGA:Cara Daftar Mudik Gratis 2025 Lebaran Jateng Pakai Bus, Cuma Bisa Online

BACA JUGA:Hasto Ditahan, PDIP Dikendalikan Langsung Megawati

"Oke, saya tandatangani setelah itu kita darah juang," tutup Prasetyo, memberikan jaminan untuk melanjutkan proses komunikasi lebih lanjut.

1. Kaji ulang Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

Sumber: