Mafia Beras Gentayangan, Kejagung Bongkar Skandal Subsidi yang Mencurigakan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Skandal mafia beras tengah mengguncang Indonesia. Kasus santer seiring Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kecurangan distribusi beras hingga adanya perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) tengah menyelami dugaan korupsi dalam mekanisme penyaluran subsidi beras.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberantas praktik pengoplosan beras tersebut.

BACA JUGA:Hari Ini, Kejagung Bakal Periksa 6 Perusahaan Terkait Beras Oplosan

Disebutkan, praktik demikian telah merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Fokus utama penyelidikan Kejagung kali ini terkait mekanisme penyaluran subsidi beras, yang melibatkan dana negara dalam jumlah besar.

“Pemeriksaan kami mengambil sudut dari sisi subsidi. Bagaimana penyelidik ingin mengetahui apakah mekanisme proses bisnis dari subsidi ini sesuai. Ada uang negara yang keluar untuk masyarakat,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (30/7).

Satgassus P3TPK tengah menggali proses bisnis subsidi beras, mulai dari alokasi hingga distribusi. Penyelidikan ini tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup subsidi lain di sektor pertanian, seperti pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), dan bibit.

“Kami masuk ke proses bisnis dari subsidi ini seperti apa,” tambah Anang.

Tujuannya, kata Anang, memastikan bahwa dana subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya, bukan justru menjadi bancakan para mafia pangan.

Sejak Senin (28/7), Satgassus P3TPK telah memanggil enam produsen beras, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), serta perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog.

BACA JUGA:Ramai Rekening Dormant Diblokir PPATK: Gara-gara Tidak Ada Transaksi 3 Bulan? Cek Modus, Motif dan Kerugiannya

Namun, hanya dua perusahaan yakni PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama yang hadir memenuhi panggilan, sementara PT Wilmar meminta penundaan dan PT Belitang Panen Raya belum memberikan konfirmasi.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencocokkan data yang dimiliki Kejagung dan menelusuri aliran dana subsidi.

Sumber: