Jual Beli Jabatan ASN Dibongkar KPK, Sebagian Besar di Pulau Jawa Dengan Transaksi Mencengangkan
Usai menemukan unsur tindak pidana dalam dugaan kebocoran penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM oleh KPK, Polda Metro naikan statusnya menjadi penyidikan.--
Kedua, pengadaan barang dan jasa serta ketiga, tata kelola perizinan.
"Ini juga masih banyak yang orang mengeluhkan, masih banyak hal-hal yang belum bisa kita berikan yang terbaik," ungkap dia.
Kemudian keempat, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Kenapa APIP perlu? Karena mereka lah pengawas, mereka memantau, mengarahkan. Namun kenyataannya APIP banyak dilemahkan karena dukungan anggarannya kurang, personelnya kurang," tuturnya.
Selanjutnya kelima, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA:Deklarasi G20 Bali: Alot Sikapi Perang Rusia - Ukraina, Pandemic Fund Terbentuk
Ke enam, optimalisasi pendapatan daerah.
Ke tujuh, Keuangan Desa dan ke delapan, Manajemen Aset Daerah.
"Manajemen ASN ini juga kadang kurang keterbukaan, bahkan ada kecenderungan sekarang di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, bahwa dalam perekrutan terhadap perangkat desa itu banyak terjadi penyimpangan," jelasnya
"Sehingga dari data kami ada sampai 350 miliar hanya untuk perekrutan penyelenggara perangkat desa, ini kan sangat memperihatinkan." tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
