CEK FAKTA: Pulau Jawa Bakal Pecah Jadi 15 Provinsi, Tambahan Jawa Selatan dan Utara, Wilayah Cakupannya Mana Saja?

Pasalnya, daerah Otonom Baru masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

BACA JUGA:Muhammad Hermawi Taslim Ditunjuk Jadi Plt Sekjen NasDem, Surya Paloh Minta Anggotanya Tak Terprovokasi

Berapa APBD 2022 Secara Nasional?

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata sebesar 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun. 

Jumlah ini meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun. 

Sedangkan realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.

Selain itu, realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen. 

Catatan:

Pembentukan DOB memerlukan biaya yang sangat tinggi sehingga pemda harus memperhitungkan kemandirian fiskal masing-masing wilayah. 

Pembentukan DOB, misalnya, pasti akan memerlukan biaya untuk membentuk pemerintahan baru, membentuk infrastruktur, serta melakukan perekrutan sumber daya manusia.

Sumber: