KPK Akui Penyelidikan Dugaan Korupsi Kementan Sejak Januari 2023: Tidak Ada Muatan Politis

JAKARTA, DISWAY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

Baru-baru ini beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo turut terseret kasus korupsi tersebut. 

Hal ini membuat banyak pihak yang menuding KPK menarget Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang juga politikus Partai NasDem, dalam penyelidikan kasus ini.

KPK akui penyelidikan dugaan korupsi Kementan sejak Januari 2023 dan mengatakan jika tidak ada muatan politis dalam pengusutan kasus tersebut.

BACA JUGA:Turis Bali Tak Hanya Jadi Hostess, Ngajak Ribut Picalang Hingga Tindakan Asusila di Tempat Sakral

BACA JUGA:Selain Messi, Di Maria dan Otamendi Dikabarkan Tak Ikut Hadapi Timnas Indonesia, Gaston Edul: Mereka Telah Meninggalkan Delegasi

Terkait hal ini, KPK membantah jika penanganan kasus tersebut sengaja menarget menteri tertentu.

Kabag pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penyelidikan kasus ini sudah dilakukan oleh tim penyelidik sejak awal 2023.

"Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan, setidaknya kalau pada proses penyelidikan itu sekitar di awal tahun 2023, artinya hampir enam bulan yang lalu," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 16 Juni 2023.

BACA JUGA:3 Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng Ditetapkan Kejagung

BACA JUGA:Manchester United Ditawarkan 6 Miliar USD ke Sheikh Jassim

Ali menyadari, kerja-kerja KPK seringkali dianggap bermuatan politis, bahkan kriminalisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

"Kami ingin sampaikan, stop narasi itu, stop asumsi itu, karena yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat bukti. Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan," tegas Ali.

Proses penyelidikan tersebut sudah dimulai sejak awal Januari 2023. Sebelum naik pada tahap penyelidikan, KPK bahkan telah melakukan proses klarifikasi, verifikasi, serta telaah terhadap pelapor dan pihak-pihak lainnya.

Sumber: