Manuver! Kuasa Hukum Jhonny Plate Beberkan Bukti Arahan Jokowi soal Proyek BTS 4G Kominfo

JAKARTA, DISWAY.ID - Kuasa hukum terdakwa Johnny Plate membacakan nota keberatan atau eksepsinya atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo pada, Selasa 4 Juli 2023.

Dalam pembacaan nota keberatannya, kuasa hukum Jhonny Plate menyeret nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus tersebut.

Menurut kuasa hukum Jhonny Plate, kliennya tidak berniat melakukan perbuatan koruptif sebagaimana dakwaan jaksa, yang menarasikan seolah-olah Johnny Plate bersama terdakwa lainnya.

BACA JUGA:Babak Baru! Jhonny Plate Seret Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kuasa Hukum: Arahan Presiden!

"Terjadi peningkatan target pembangunan BTS 4G, menjadi 7.904 dalam periode 2021 sampai 2022 bukan tanpa melalui kajian dan bukan inisiatif Jhonny Plate," kata kuasa hukum Johnny Plate saat membacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 4 Juli 2023.

"Faktanya, program pembangunan BTS 4G 2021-2022 itu adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan dari Presiden RI," sambungnya

Arahan Jokowi dalam berbagai rapat terbatas

Kuasa hukum terdakwa Johnny menyatakan, bahwa arahan Presiden Jokowi itu kerap disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan intern kabinet.

BACA JUGA:Kasus BTS! Kuasa Hukum Yohan Suryanto Beberkan Kebobrokan Sistem Hukum Jika Eksepsi Ditolak

Salah satunya yaitu Rapat Terbatas Kabinet pada Selasa, 12 Mei 2020 pukul 11.09 WIB melalui video conference.

"Ketika itu, presiden berada di Istana Merdeka Jakarta, termuat dalam risalah rapat intern kabinet dengan nomor 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM, di mana ada arahan dari presiden untuk mempercepat transformasi digital bagi pelaku UMKM," terangnya.

Selain itu, lanjut kuasa hukum Johnny Plate, Rapat Terbatas Kabinet pada 4 Juni 2020 tentang Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035. 

"Ada arahan dari presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan satu lembar daftar investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dilakukan oleh investasi swasta atau pemerintah," bebernya.

BACA JUGA:Sekjen NasDem Sebut Johnny G Plate Akan Ungkapkan Kebenaran Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Kominfo

Sumber: