Komisi IV DPR RI Sidak Pagar Laut di Perairan Tangerang Hari Ini

JAKARTA, DISWAY.ID -- Jajaran Komisi IV DPR RI hari ini melakukan sidak ke lokasi pagar laut di perairan Tangerang, Banten pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2025.

Sidak dilakukan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, jajaran Komisi IV DPR RI berangkat meninjau lokasi pagar laut di Perairan Tangerang sejak pukul 08.00 WIB.

Tampak ikut serta, di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.

BACA JUGA:TNI AL Terjunkan Ranpur Amfibi LVT untuk Bongkar Pagar Laut di Tanjung Pasir Tangerang

BACA JUGA:KAI Terapkan Gapeka 2025, Operasikan 2 KA Baru dan 4 Perjalanan Tambahan di Daop 4 Semarang

“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangan video yang diterima awak media, Rabu, 22 Januari 2025.

Diketahui, sebelumnya, Titiek mengatakan pihaknya akan melakukan sidak ke lokasi pagar laut pada Kamis besok, Sebab, menurutnya bahwa DPR baru akan menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu hari ini.

"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok," kata Titiek, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut.

Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.

BACA JUGA:Guru Kini Tak Harus Penuhi Wajib Mengajar 24 Jam Seminggu, Mendikdasmen Beri Bocoran

BACA JUGA:Tersangka Dugaan Korupsi Gula Kembali Dibekuk Kejagung

"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," ujarnya.

Selain bakal mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rapat nantinya, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.

Sumber: