Wakil Ketua Komisi X DPR Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ada Kontradiksi yang Tak Bisa Selesai Begitu Saja
Pemberian gelar tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi sejarah dan kebingungan moral di masyarakat.-Istimewa-
"Dalam hal ini Fadli Zon kan menjadi bagian yang ada di dalam keputusan untuk menentukan gelar ini diberikan atau tidak," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa 21 Oktober 2025.
Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Soeharto, yang menjadi kontroversi dan menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk PDIP.
Menanggapi hal itu, Esti menilai bahwa pencabutan Tap MPR yang dilakukan beberapa tahun lalu belum otomatis menghapus rekam jejak pelanggaran Soeharto.
BACA JUGA:Charm dan YKPI Ajak 1.000 Mahasiswi Jakarta Kenali Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara
"Pencabutannya waktu itu setahu saya belum mencabut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Baru ada beberapa poin, saya belum tuntas ya, saya tidak tuntas secara keseluruhan," ujarnya.
"Tetapi belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah, merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
