Soroti Aceh Hanya Miliki 32 Personel untuk 3,5 Juta Hektare, Presiden Akan Tambah Polisi Hutan

BACA JUGA:UMP Jakarta 2026 Segera Digodok, Pramono Pastikan Pembahasan Pekan Depan

Pemerintah menargetkan langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang.

"Pak Presiden langsung memerintahkan kepada saya untuk melipatgandakan jumlah polisi hutan kita, sehingga penebangan liar yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi secepat mungkin," imbuhnya.

22 Izin Perusahaan

Kementerian Kehutanan resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare.

Pencabutan izin tersebut dilakukan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari penertiban pengelolaan hutan nasional.

BACA JUGA:Mengenang Warisan Visioner Raden Bei Aria Wirjaatmadja dalam 130 Tahun Perjalanan BRI

BACA JUGA:3 Contoh Susunan Tata Ibadah Natal 2025 Lengkap Lagu, Referensi untuk Gereja

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas petunjuk Bapak Presiden, kami akan mencabut 22 PBPH dengan luas total 1.012.016 hektare,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 15 Desember 2025.

Raja Juli menyebut dari total luas izin yang dicabut, sebagian berada di wilayah Sumatera dengan luas mencapai 116.168 hektare.

Pemerintah menegaskan pencabutan ini akan dituangkan secara resmi dalam Surat Keputusan (SK) yang selanjutnya akan disampaikan kepada publik dan media.

“Detailnya akan kami tuangkan dalam SK pencabutan dan nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” ujarnya.

BACA JUGA:Dari Ring ke Aksi Sosial, East x West Combat Sports Festival Bantu Korban Banjir Sumatera

BACA JUGA:Sinopsis Drama China Speed and Love, Esther Yu Jatuh Cinta dengan Pembalap!

Dengan pencabutan terbaru ini, pemerintah mencatat telah melakukan penertiban PBPH seluas sekitar 1,5 juta hektare dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Sumber: