Anwar Usman Sebut Tak Perlu Mundur Dari Perkara Batas Usia Capres-Cawapres: Ini Pengadilan Norma, Bukan Fakta!

Anwar Usman Sebut Tak Perlu Mundur Dari Perkara Batas Usia Capres-Cawapres: Ini Pengadilan Norma, Bukan Fakta!

Ketua MK Anwar Usman setelah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh MKMK-Intan Afrida Rafni-

Dia juga menyempatkan dirinya untuk menjawab pertanyaan awak media terkait banyaknya laporan yang diterimanya. 

BACA JUGA:Anwar Usman Tolak Interupsi Dari Kuasa Hukum Saat Tanyakan Konflik Kepentingan Keponakannya: Kalau Putusan Tak Ada Intrupsi

Namun, Hakim Anwar Usman tidak mempermasalahkan laporan-laporan tersebut dan mewajarinya mengingat dirinya merupakan Ketua MK yang memang memiliki konsekuensi seperti itu. 

“Ya, saya, kan, ketua (MK) kan,” ucap Anwar kepada awak media. 

Sebagai informasi, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar dua sidang pada Selasa, yakni sidang terbuka untuk memanggil para pelapor dan sidang tertutup untuk hakim konstitusi selaku terlapor.

BACA JUGA:Denny Indrayana Sebut Putusan MK Soal Batasan Usia Minimal Capres-Cawapres sebagai Mega Skandal Mahkamah Keluarga

"Ada dua jenis sidang yang akan dilakukan, yaitu sidang terbuka untuk memeriksa pelapor dan sidang tertutup untuk memeriksa hakim," kata Jimly usai pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023 lalu. 

"Sidang pelapor pada pagi hari jam 9.00; sidang untuk hakimnya malam hari," sambungnya. 

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu. 

BACA JUGA:Ada 2 Kubu Massa, Pro dan Kontra Menunggu Keputusan MK Terkait Batasan Usia Capres Cawapres

Adapun gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru dengan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut pun langsung mendapat perhatian masyarakat Indonesia karena dinilai ada kepentingan didalamnya. 

Selain itu, masyarakat juga menduga ada pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. 

BACA JUGA:Mahfud MD Minta Jangan 'Ramal-ramal' Putusan MK Soal Batasan Usia Capres-Cawapres, Tapi..

Hingga Senin, 30 Oktober 2023 kemarin, MKMK telah menerima 18 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik para hakim MK.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads